Wednesday, May 19, 2021
Home > Literasi > Opini/esai > Perempuan dan Pemilu

Perempuan dan Pemilu

Perempuan dan Pemilu

Tahun reformasi 1999 merupakan tonggak sejarah bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada tahun tersebut pemilihan umum (pemilu) benar-benar dilaksanan secara demokratis, terbuka, transparan dan sebanyak empat puluh delapan partai politik mengikuti pemilu pada tahun tersebut. Maka sejak saat itu dan setelahnya, Indonesia berada pada euforia kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, menyalurkan suara mengenai hak pilih melalui bilik-bilik suara untuk memilih presiden, wakil wakyat, serta kepala daerah.

Namun, euforia berbagai kebebasan dalam melaksanakan demokrasi yang dijunjung tinggi pada saat reformasi dan setelahnya itu kini tengah berada pada situasi anomali. Demikian menurut Kaka Suminta sekretaris jenderal KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) pada kesempatan diskusi di kampus STISIP Nurdin Hamzah, 25 Januari 2018 kemarin.  “ Kita merasa bebas berbicara, kita menyaksikan kemerdekaan pers, bebas menyampaikan suara melalui bilik-bilik suara ketika pemilihan, tetapi disisi lain juga terdapat kegelisahan, kekhawatiran, serta kekecewaan banyak pihak terkait penyelenggaraan pemilu dan apa yang dihasilkan dari pemilu,” tandasnya.

Demokrasi sejak reformasi hingga saat ini, dianggap sebagai sebuah jalan untuk perubahan dan mewujudkan antitesa dari otoritarianisme seperti halnya orde baru. Kendatipun demikian, jalan untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Sebagaimana harapan awal reformasi untuk mengarahkan kondisi negara lebih baik dalam hal kolusi, korupsi dan nepotisme misalnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun Indonesia banyak dipuji sebagai negara yang melaksanakan demokrasi paling baik dan dibuktikan dengan indeks demokrasi yang ada diperingkat tinggi, menurut Kaka Suminta, justru pengalaman pemilu pada 2004, 2009 dan 2014 secara gradual tidak diimbangi antara kepemiluan dan hasil dari pemilu itu sendiri.

“Seharusnya indeks demokrasi yang tinggi dengan patokan pelaksanaan pemilu dimana partisipasi pemilih tinggi yang artinya ada kepercayaan publik kepada lembaga negara yang dipilihnya, akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Namun, yang terjadi justru ketidakefektifan negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Contohnya saja, lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif justru terlibat dalam masalah kolusi, korupsi dan nepotisme.  Ini menunjukkan bahwa antara input pemilu dan output pemilu tidak seimbang,” tegas Kaka Suminta.

Facebook Comments