Pengambil kebijakan yang dalam hal ini kandidat terpilih di lembaga legislatif, ataupun eksekutif misalnya, akan lebih mengutamakan kepentingannya pribadinya maupun kepentingan kelompok tertentu sesuai dengan uang yang masuk dalam ranah politik sejak pada rangkaian pemilu hingga ia mendapatkan kursi. Seharusnya kebijakan apapun yang diambil oleh kandidat terpilih kembali kepada kepentingan pemilihnya, apakah itu petani, nelayan, perempuan dan sebagainya, namun jika suap politik ini berjalan, maka pemilih dan kepentingannya akan terabaikan.
Anomali antara kepemiluan dan hasil dari pemilu yang tidak seimbang ini, seharusnya membuka mata kita bahwa segala sesuatu kebijakan yang tidak adil didapatkan rakyat Indonesia tidak serta merta terjadi, namun terdapat rangkaian desain kebijakan yang memang membuat mata rantai ketidakadilan tersebut. Pada kesempatan diskusi, Kaka Suminta juga menjelaskan bahwa saat ini, justru desain kebijakan yang tidak adil telah dibuat dengan sejelasnya melalui upaya menempatkan partai politik yang berkuasa dan menjadi pemenang pemilu 2014 lalu, untuk tetap melanjutkan hegemoni kekuasaan mereka dengan polemik undang-undang yang mengatur verifikasi partai politik, untuk dapat lolos pemilu hingga bisa jadi nantinya hanya akan meloloskan satu calon presiden.
Kaka Suminta berpendapat bahwa untuk membangun demokrasi yang baik demi terwujudnya pemerintahan serta negara yang baik, setidaknya terdapat dua hal yaitu kebebasan dan keamanan dalam berdemokrasi. Sudah seharusnya demokrasi ada pada dua kutub ini, sebab kebebasan tanpa jaminan keamanan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bersama, demikian pula jika keamanan tanpa kebebasan pun akan menjadi hal buruk bagi segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan bersama.
Sependapat dengan Kaka Suminta, narasumber lain yang hadir pada saat diskusi yaitu Ratna Dewi yang merupakan tokoh perempuan Jambi, ia pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi periode 2009 hingga 2013, juga mengatakan bahwa euforia demokrasi tidak diimbangi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hasil pemilu. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung tidak pro kepada rakyat.
Ratna dewi menyoroti kecenderungan turunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilu tiap tahun dibandingkan pada pemilu 1999. Data yang dipaparkan oleh Ratna Dewi, rata-rata partisipasi pemilih dalam pemilu terakhir di 2014 dan pilkada hanya disekitar angka tujuh puluhan hingga delapan puluhan persen. Kecenderungan turun ini ada pada pemilih dengan pendidikan tinggi. Namun berbeda dengan yang terjadi dimasyarakat homogen, yang partisipasinya dapat diarahkan.
