Halaman: 1 2
Memasuki awal tahun, Selasa (9/1) SSS Pundi Sumatra mengadakan bincang-bincang santai bersama sepuluh awak media yang digelar di Hotel Luminor Kota Jambi. Media-media tersebut, antara lain Kompas, Mongabay Indonesia, Tempo, The Jakarta Post, Media Indonesia, Antara, Tribun Jambi, RRI, TVRI, dan Puan.co. Acara yang dimulai pukul 11.00 – 13.00 ini diisi oleh dua pembicara, yakni Sutono (Direktur SSS Pundi Sumatra) dan Samedi, Phd. (Direktur Program TFCA Sumatra).
Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika melalui TFCA (Tropical Forest Conservation Act) Sumatra untuk mengelola hutan Sumatra telah meggelontorkan dana sebesar 2009 sekitar US $ 30 juta dan 2014 ditambahkan US $ 12,7 juta khusus untuk penyelamatan spesies. Samedi, Direktur Program TFCA Sumatra, menyebutkan bahwa dunia internasional sangat tertarik kepada Sumatra sebab hutan Sumatra memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan memiliki empat spesies mamalia besar (harimau, badak, gajah, dan orangutan).
Samedi menambahkan bahwa keanekaragaman hayati khususnya di bidang obat-obatan, terutama sumber daya genetik dan jasa trenik tersimpan subur di hutan Sumatra. Misalnya saja baru-baru ini LIPI mengadakan penelitian di hutan Sumatra dan menemukan ratusan spesies jamur yang berpotensi dijadikan obat pembasmi sel-sel kanker yang menyerang tubuh manusia. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang bernilai di mata dunia, ternyata hutan Sumatra memiliki ancaman serius.
Dalam obrolan santainya, Samedi dan Tono mengatakan bahwa laju kerusakan hutan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sumatra adalah salah satu pulau yang laju deforestasinya tertinggi di dunia, terutama Riau. Dari sisi hidrologi, minimum 40 persennya dari total Sumatra adalah hutan, namun sekarang tinggal 26 persennya saja. Dampak dari kondisi ini sangat tampak jika kemarau tiba, yakni kekeringan yang meradang. Sementara bila hujan turun, banjir akan terjadi. Untuk itulah, penyelamatan hutan perlu dilakukan.
Penyelamatan hutan Sumatra tidak bisa dikotak-kotakkan hanya pada upaya penyelamatan kawasan serta spesies saja. Upaya –upaya pemberdayaan masyarakat juga harus diperhatikan. Maraknya akses pengelolaan hutan berbasis masyarakat diupayakan sebagai kebangkitan dan pengikutsertaaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sutono menyebutkan, persolan yang harus dibenahi saat ini, yakni ketika akses itu didapat, bagaimana pemberian manfaat pada masyarakat yang memiliki komitmen menjaga hutan juga sampai.
“Persoalan terbesar adalah ketika akses legalitas hutan diperoleh, selanjutnya apa? Bagaimana bisa memanfatkan, mengelola, dan mendapatkan sumber dari situ sesuai dengan hak kelola yang mereka peroleh, “ jelasnya.
